MEMBANGUN KEMBALI AMBON MANISE

 

 


Kesaksian Baihajar Tualeka

 

Baihajar Tualeka lahir di Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 4 Februari 1974. Saat ini menjabat sebagai Direktur Lingkar Pemberdayaa Perempuan dan Anak (LAPPAN) Ambon. Pasca konflik Maluku, dia aktif mem­bangun dialog-dialog untuk menciptakan situasi damai diantara komunitas yang berbeda keyakinan. Berikut penuturan Ibu Baihajar dalam mempromosi dan menjaga perdamaian pasca Konflik Maluku, termasuk ketika konflik kembali terjadi pada September 2011.

 

“Sebelum kerusuhan di bulan September 2011 awalnya muncul beberapa isu dan selebaran menjelang pemilihan Walikota Ambon bahwa akan terjadi konflik di Ambon, Ambon akan diIslamisasi dan Kristenisasi. Masyarakat mulai mengurangi interaksi dengan komunitas lain, dampak psikologis mulai dirasakan.

 

Ketika meletus kejadian di tanggal 11 September 2011, jam 14.00 WiT, saya dikontak oleh beberapa ibu-ibu di Waringin bahwa ada insiden demo, mobilisasi massa dalam jumlah yang besar, polisi belum ada. Ketika inisiasi ibu-ibu itu mendatangi kantor polisi, namun tidak ditanggapi oleh aparat yang bertugas saat itu. Bahkan ketika audensi dengan Kapolres Pulau Ambon PP Lease di tahun 2011, beliau mengatakan bahwa sulit menyelesaikan persoalan yang terjadi di Ambon, karena akan dianggap berpihak kepada kelompok tertentu atau tidak netral”. Bila aparat tidak serius, maka masyarakat di wilayah konflik kian resah, lemahnya penegak hukum, tidak adanya jera kepada pelaku, menyebabkan masyarakat main hakim sendiri.

 

Jarak Waringin dengan Polres Pulau Ambon, hanya berjarak kurang lebih 1 KM. Pemukiman ini berada dalam pusat kota akses ke pihak kepolisian dan TNI sangat dekat. Saat kejadian saya sedang dalam perjalanan menuju kota Ambon, hendak pulang ke rumah namun belum sampai di rumah Waringin sudah terbakar bahkan tidak bisa lewat, karena semua jalan untuk menuju Waringin sudah ditutup dan dibarikade. Pada saat itu, angkutan umum yang kami tumpangi menurunkan kami di tepi jalan karena angkutan tersebut tidak bisa masuk terminal. Kondisi sudah tegang dan aksi mobilisasi masa dengan membawa senjata tajam di beberapa lokasi termasuk di tugu Trikora Ambon. Jalanan yang biasanya dilewati sudah penuh dengan banyak orang, mereka berdiri sambil membawa alat tajam dan sebagian bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Waringin sudah terbakar, rumah kamu bagaimana? Siapa yang bisa dikontak untuk ambil barang-barang atau dokumen?

 

Saya tidak bisa menjawab hanya diam. Kami harus memulai dari nol kembali untuk memulai kehidupan baru. Yang ada di pikiran saya bahwa harus siap menghadapi kenyataan agar tidak lelah dan terlarut dalm kesedihan. Saat duduk di tepi jalan di puncak Batumerah, saya melihat ada beberapa bapak-bapak sedang membawa anak-anak untuk mengungsi.

 

Suasana mulai tegang, beberapa ruas jalan ditutup dengan kontener, saya berjalan sepanjang Pantai Mardika, walaupun mendengar beberapa kali suara tembakan dan bom. Kemudian saya pergi mencari satu persatu kepala keluarga, dan meminta mereka untuk berkumpul di satu tempat, supaya memudahkan untuk saling kordinasi. Yang ada dipikiran saya, apakah komu­nitas masih bersemangat seperti dulu? Semoga mereka tetap survive dan tidak mudah rapuh. Malam makin larut, duduk sambil bercerita, mulai membagi tugas, menghimbau untuk laki-laki agar tidak kembali ke Waringin dan melakukan aksi anarkis. Kemudian membangun komunikasi dengan korban lainnya yang rumahnya terbakar dalam insiden ini. Hal utama yang perlu di sadarkan adalah soal mengelola rasa marah, dendam, memahami isu dan konten konflik, supaya masyarakat tidak larut dalam kemarahan. Kami sepakat untuk tidak saling menuduh dan menyalahkan komunitas tertentu, kami mereflesikan dan sepakat bahwa ini musibah, maka semua harus semangat dan bangkit kembali.

 

Waringin merupakan daerah yang mix di Kota Ambon, sejak terbakar beberapa kali, masyarakatnya mulai pesimis untuk kembali, pilihan opsi untuk relokasi di tempat lain, mereka menolak karena lahan yang mereka tempati adalah warisan para lelehur mereka dari Buton yang sudah lama menetap di Ambon. Tahun 2005, saya memutuskan untuk tinggal di Waringin, awalnya ditolak oleh Bapak saya, karena dianggap daerah yang tidak aman.

 


Pada bulan Mei, saya merupakan orang yang pertama tinggal di Waringin di tengah puing-puing saat itu. Kemudian, beberapa kepala keluarga mulai berani datang dan mau menetap untuk tinggal. Langkah berikutnya kami menghim­bau agar mereka kembali pulang dan membangun kampung. Himbauan ini di lakukan karena kondisi kehidupan mereka di kamp pengungsian saat itu sangat jorok, tidak ada air bersih, banyak persoalan dan kian miskin. Setelah kami semua mulai tinggal di Waringin, saat itu mulai melakukan berbagai kegiatan sosial, melakukan dialog lintas komunitas terkait hidup orang basudara, karena komunitas Waringin terdiri dari Muslim dan non Muslim.

 

Melalui inisiasi oleh ibu-ibu, kami mulai membangun insfrastruktur di kampung seperti jalan setapak, air bersih, pengelolan sampah komunitas, posyandu, PAUD dan membangun ketahanan diri warga. Kami kembali membangun dan menata kampung dari sisa puing-puing, menata kembali kehidupan, dengan harapan konflik tidak berulang. Pada tahun 2009, para ibu di pemuki­man ini bersepakat untuk menjadikan Waringin sebagai situs memorialisasi, sebuah tempat untuk mengingatkan agar kejadian kerusuhan serupa tidak berulang di masa mendatang. Untuk itu mereka menamakan gang di pemukiman itu dengan nama-nama yang memberikan pesan damai seperti Gang Damai, Gang Anti Kekerasan, Gang Kebersamaan, dan Gang Kebangkitan. Penamaan gang ini bertujuan untuk memelihara damai berkelanjutan antar komunitas dengan harapan konflik tidak berulang lagi.

 

Pada September 2011, ketika daerah Waringin terbakar untuk ketiga kalinya. Butuh waktu lama bagi warga untuk meyakinkan diri kembali membangun Waringin. Dari ibu-ibu di Waringin gagasan Napak Damai ini berawal. Kali pertama Napak Damai dilakukan pada tahun 2012 dimaksudkan untuk membangun ketahanan masyarakat dan merekatkan kembali hubungan antar warga yang terkoyak akibat konflik. Dalam diskusi Napak Damai, peserta juga mendiskusikan strategi advokasi hak-hak mereka, termasuk tentang bantuan bahan bangunan rumah dan mengusulkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah tentang jaminan rasa aman dan melahirkan ide dialog lintas tetangga untuk memelihara damai berkelanjutan.

 

Semua berharap konflik tidak terulang kembali, dan mereka dapat den­gan tenang menetap dan mengupayakan kehidupan baru yang lebih baik.