HUTAN AKAN LEBIH AMAN KALAU DIJAGA RAKYAT

 

 


Kesaksian Mursid Tunggara

 

Bapak Mursid Tunggara, 36 tahun berasal dari Kampung Cirompang, Desa Cirompang, Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak, Banten, menuturkan soal pencaplokan tanah adat untuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Banten. Kampung Cirompang merupakan kampung yang masih memegang erat adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Masyarakat yang bermukim di Kampung Cirompang merupakan keturunan/incu putu dari Kasepuhan Citorek dan Ciptagelar (komunitas Adat). Dari penelusuran sejarah dan diskusi dengan kasepuhan mereka mulai ber­mukim di Desa ini sejak masa penjajahan Belanda-Jepang.

 

Pada tahun 1978, hutan adat Cirompang beralih fungsi menjadi hutan produksi. Implikasi atas perubahan ini berdampak pada akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan semakin terbatas. Pada tahun 2003, hutan produksi beralih menjadi hutan konservasi, sebagai perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). SK Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003, menyatakan bahwa semua areal masyarakat kasepuhan menjadi kawasan TNGHS yang mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai kewenangan dan keleluasan dalam menggarap lahan adat mereka. Hal inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya konflik antara masyarakat dengan Pengelola TNHGS.

 

“Kampung Cirompang luasnya 600 ha, hasil pemetaan partisipatif masyarakat dan AMAN pada tahun 2008. Dari 600 ha itu, sebanyak 50 ha masih hutan, kami sebut Hutan Tutupan. Sebanyak 320 ha hutan di zona pemanfaatan, kami sebut Lahan Garapan. Leluhur sudah membuka garapan di sana sejak dahulu dari tahun ‘20 an. Yang jelas sebelum kemerdekaan Indonesia, leluhur kami sudah menempati lahan tersebut. Pada tahun ‘78 waktu itu saya baru berumur satu tahun, wilayah kami yaitu wilayah adat yang 372 ha dirampas oleh Perum Perhutani. Mereka kemudian memungut sejenis pajak penghasilan 25 persen pertahun dari petani.

 

Ketika seluruh tanah tersebut dijadikan hutan konservasi yang berarti masyarakat tidak bisa lagi mengelolanya, masyarakat­ pun masih tetap dikenai pajak walau dengan cara halus, yaitu memberikan sumbangan yang dikumpulkan oleh Ketua Rukun Tetangga, yang kenyataannya kemudian diserahkan kepada pihak Taman Nasional. Pada 2005, ketika membangun mushola kecil kami minta ijin kepada petugas Taman Nasional untuk membangun mushola dan minta kayu walau kayunya di ladang kami karena klaim mereka sudah kelola di sana, maka kami negosiasi, “Silahkan tapi jangan terlalu banyak,” kata petugas. Maka ditebanglah 6 pohon secara acak.

 

Suatu ketika, datang petugas ke kam­pung di belakangnya ada polisi. Saya bertanya, “ Ada apa?” Ternyata mereka memeriksa kayu yang akan kami buat untuk membangun mushola. Jumlahnya hanya 60 potong saja. Kayu direndam di kolam agar tidak terkena rayap. Ternyata mereka angkat semua kayu, termasuk milik warga untuk dijadikan barang bukti. Singkat cerita dibawalah dua tokoh Kasepuhan, Wolotopon Pemangku Adat dan Muhro Ketua Pembangunan. Mereka dibawa ke bawah, saya ikut mendampingi.

 

Sore pukul 4 saya pulang ke rumah ditanya Amusuniah, isteri Wolotopon, “Murshid kakek lu kemana?”

“Sudah dibawa polisi,” beliau menangis. “Tolong kakekmu,” katanya. “Dia sudah tua kenapa dibawa polisi? Kalau kalian tidak mau menolong saya sendiri berangkat ke sana.”

 

Akhirnya kami mengurusnya ke sana ke mari. Setelah 2 hari 2 malam, Wolotopon dan Muhron ditahan di Kapolsek Subang, mereka dikeluarkan. Sebenarnya yang dilakukan mereka di sana dengan dalih konservasi, adalah membuat program penanaman tanaman endemik di lahan warga seluas 320 H. Padahal itu omong kosong. Buktinya di kawasan Sinakem kayu habis ditebang pengusaha yang sampai saat ini tidak ditangkap.

 

Pernah ditangkap, setelah hutan itu habis, tukang pikulnya [buruh] divonis penjara lima tahun Terkait dengan Perda, hutan yang dijaga oleh Negara, kalau dibandingkan dengan hutan yang dijaga rakyat, lebih aman yang dijaga rakyat. Yang dijaga Taman Nasional sekarang sudah tidak ada. Ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hutan adat adalah milik masyarakat adat, kata Menteri Kehutanan pengakuan sebagai hutan adat akan sah jika dibuat dalam bentuk Perda, maka kami bekerja keras agar hak wilayah adat keluar Perda. Kami bekerja keras agar keputusan tersebut masuk dalam Perda.

 

Saya dan teman teman di Cirompang dan Kesepuhan masih merasa sebagai bangsa Indonesia meski dalam tanda kutip kami belum merdeka dan kami perjuangkan sampai merdeka, kami berhak atas tanah.