PENGUASA DI BELAKANG PENGUSAHA MENGGUSUR PETANI

 

Kesaksian Suhdin

 

Bapak Suhdin berasal dari Kampung Badega, lahir tahun 1940, mewakili komunitas Petani Badega, memberi kesaksian Perlawanan petani Badega, Desa Cipangramatan, Kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat atas sengketa tanah antara 312 petani penggarap di gunung Badega dengan PT. Surya Andaka Mustika (SAM). Sengketa ini mengenai siapa yang berhak atas tanah seluas sekitar 400 Ha, eks perkebunan PT. Sintrin. Perlu diketahui bahwa masyarakat mulai membangun pemukiman di daerah gunung Badega sejak tahun 1930-an.

 

“Di Badega ada tanah yang ditelantarkan oleh pengusaha seluas 498 ha. Dari sekian banyak tanah, 84 tanah Badega digarap oleh masyarakat di antaranya oleh orang tua saya, dan sampai dewasa saya ikut menggarap tanah di sana. Tahun 1984 masyarakat mau mengajukan permohonan kepemilikan melalui Bupati Garut dan ditolak Bupati dengan alasan akan dijadikan perkebunan. Para petani penggarap menggunakan dasar Keppres No.32/1979 dan Pera­turan Mendagri No.3/1979 serta UUPA No.5/1960 yang menyebutkan bahwa, rakyat yang menggarap tanah negara, seperti tanah bekas perkebunan, sejak 1960 dilindungi undang-undang dan tak bisa diganggu gugat. Sementara pada waktu yang hampir bersamaan PT. SAM yang berkedudukan di Bandung mengajukan permohonan HGU atas areal tanah yang sama.

 

Pada tahun 1985 Bupati Garut Kolonel Taufik Hidayat mengeluarkan surat yang isinya, menolak permintaan para petani penggarap dengan alasan antara lain: (i) Bahwa tanah-tanah eks perkebunan harus tetap dipertahankan fungsinya sebagai perkebunan, (ii) tanah perkebunan terlantar gunung Badega sedang dalam proses untuk diberikan HGU kepada PT. SAM. Jalan keluar melalui mengirimi surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri tidak pernah dijawab, begitu pula pengajuan surat permohonan kepada Gubernur Jawa Barat dan Bupati Garut tidak pernah mendapat respon yang semestinya. Karena permohonan masyarakat ditolak kami ke Agraria, kami tanya kenapa ditolak. Tanpa sepeng­etahuan petani penggarap, tahun 1986 HGU perkebunan terlantar dimiliki oleh PT. SAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.33/HGU/ DA/86 yang ditandatangani Dirjen Agraria. Sejak itu PT. SAM telah menganjurkan kepada para petani penggarap untuk segera menyerahkan tanah garapan mereka dan dijanjikan akan diterima menjadi buruh perkebunan PT. SAM dengan upah Rp 600/hari.

 

Muncul PT. SAM mengobrak abrik tanah rakyat, dengan pergunakan polisi, hansip dan tentara. Saya diculik malam-malam sekitar jam 7 tanggal 30 september 1988. Yang datang polisi dengan menggunakan 2 mobil jeep, saya diambil, diantaranya ada 2 orang kawan saya ikut dan dibawa ke kantor Kecamatan Kicaga. Saya dipukul sampai muka babak belur, saya ditelanjangi, ini badan disundutin api rokok, setelah itu dipanggil ke Kapolres. Saya dijebloskan ke penjara.

 

Esok harinya saya disatukan dengan orang lain yang bertindak kriminal, pencuri, pembunuhan, pemalsuan. Ukuran kamar tahanan 1,5x 2,5 m diisi tahanan 27 orang. Yang paling mengerikan selama satu minggu kalau buang air besar ditampung dengan kantong plastik (kresek) kalau mau kencing pake botol Aqua. Paling ngerinya, saya mau sholat, minta keluarga bawa ember untuk tampung air sholat, dan ember ditendang Polisi. Jadi saya tidak bisa sholat. Enam puluh hari kemudian saya dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (LP). Waktu saya masuk LP, ada mahasiswa yang mendampingi masyarakat, karena saat itu masyarakat dikejar oleh Hansip dan Polisi.

 

Di pengadilan Garut, masyarakat kalah. Yang dipenjara 13 orang, saya divonis 16 bulan, tapi saya naik banding. Surat keputusan pengadilan tinggi menyebutkan bahwa dikarenakan masyarakat terlebih dahulu ada di tanah Badega dan sudah mengajukan permohonan kepemilikan, maka kepemilikan tanah dikembalikan ke masa sebelumnya, kecuali ada yang mengajukan tanah secara sukarela ke PT. SAM. Saya dibebaskan oleh pengadilan tinggi. Tujuan UU Agraria ‘60, rakyat yang menggrap tanah rakyat bekas perkebunan tidak bisa digugat dan dilindungi UU Agraria, mau apa lagi? Status masih tanah negara, sekarang tinggal 30 ha yang dikuasai perusahaan dan bukan PT. SAM tapi PT. Cakra. Tahun 1986 PT. SAM diberi HGU dan sekarang HGU sudah habis. Apabila PT. SAM berhasil apakah bisa diambil alih, karena keputusan Gubernur Jawa Barat No. 104 menyebut dilarang mengover alih merubah bentuk.