PIHAK KABUPATEN MENGAMBIL ALIH SUMBER HIDUP MASYARAKAT

 

Kesaksian H. Kardjana

 

H.Kardjana lahir di Indramayu, 12 Januari 1940. Ia melakukan advokasi terhadap masyarakat dengan membentuk Paguyuban Petani Tanah Pengangonan Desa Bogor. Ka­rena sejak tahun 1968, terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah daerah yang mengkalim kepemilikan atas lahan Pengangonan di desa Bogor, Indramayu. Bapak H. Kardjana bersama beberapa petani Desa Bogor diangkut paksa oleh aparat ke Koramil lalu dilimpahkan ke kantor Polisi dengan status tahanan luar.

 

Masalah yang saya sampaikan adalah masalah perampasan Tanah Pangangonan 80 ha di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Tanah Pangangonan adalah tanah penggembalaan milik bersama oleh 123 warga ulayat. Tanah ini sebetulnya tanah turun temurun dan digarap oleh masing-masing keluarga. Tetapi kami mendapatkan pukulan sangat berat ketika pemerintahan Orba tahun 1970-2000, tanah yang merupakan sumber penghidupan warga desa diambil semuanya oleh kantor Kabupaten. Bagi kami orang tani, tanah seperti isteri sendiri tidak jauh dari itu. Kemudian kami protes selama 40 tahun. Tahun 1968 kami ditahan di Koramil berbulan-bulan dan kemudian tahun 1967/1968 dipindahkan ke tahanan kepolisian. Untungnya kami tidak dituduh PKI. Ketika di pengadilan,

saya waktu itu diputus bebas murni.

 

Tetapi 12 anak lain bertahun-tahun melapor ke polisi sebagai tahanan luar. Selama 40 tahun kami melakukan protes, didengarkan oleh Menteri Dalam Negeri sehingga kami mendapatkan surat yaitu Peraturan No. 1 tahun 1982 bahwa tanah Pangangonan, Desa Bogor dikembalikan ke Desa Bogor, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa barat No 2113 bahwa tanah dikembalikan ke Desa Bogor. Tetapi semuanya dianggap angin oleh Pemda Indramayu. Tanah Pangangonan itu kemudian dibagi tiga. Kami mendapat bagian hanya 28 ha, dari tanah seluas 80 ha. Kami tidak putus asa, kami maju ke Pengadilan Negeri Indramayu, mengajukan tuntutan bahwa kami tidak menerima keputusan pembagian tanah tersebut dibagi tiga dengan alasan apapun.

 

Tahun 2010, keluar putusan MA yaitu tanah 80 ha dikembalikan ke Desa Bogor. Meski sudah ada putusan MA, namun tanah Pengangonan tetap dibagi tiga. Akhirnya tanah dieksekusi pada 2011 dan kami mendudukinya ramai-ramai, kami menggarapnya. Tapi kami ditangkap pada tahun 2011, Kepala Desa Pak Sukarta divonis 4 tahun penjara. Kami semua 600 orang. Beruntung kami dapat pertolongan dari Kontras, Walhi, LBH Jakarta.

 

Tanggal 27 November 2013, kami masuk ke lahan itu kembali, waktu kami di tengah sawah datang pasukan berpuluh orang dipimpin Bapak Camat mau mengusir kami. Yang paling mengerikan pancingan Bupati ada traktor, di belakangnya, ada Camat, Polsek, Koramil, Pol PP, ada preman yang menyusup di lahan itu dan dia langsung ke depan. Waktu deklarasi, perempuan berjuang hebat, betapa banyak dan antusiasnya mereka, perempuan dan laki-laki berjuang mempertahankan tanah Pangangonan. Sepertiga ibu-ibu yang berjuang, isteri saya tidak ikut karena dia sibuk menyiapkan makanan 600-700 warga.

 

Kami sudah terbiasa dengan pengalaman sering dikerasi. Pada tahun 2012 waktu didatangi unsur TNI, Polri, Satpol PP kami bisa menolaknya, tapi kepada preman kami takut karena preman ada di depan dan yang nembak tentara dan polisi di belakang, dan bom molotov sering dipakai meledakkan desa kami. Kemudian kami melaporkan ke Polisi para preman yang membawa bom molotov dan pedang yang berminggu-minggu beraksi di desa kami. Tapi polisi tidak hiraukan laporan kami. Atas nasihat Syamsulmunir kami menghadap Kapolri dan diterima ajudan polisi yang akhirnya memerintahkan ke Kapolres Indramayu untuk mengusut preman-preman tersebut.

 

Preman-preman akhirnya mulai takut. Kemudian terjadi rencana seritifikasi tanah tersebut atas nama orang-orang yang tidak jelas. Kami menolaknya. Saya menduga tanah ini mengandung minyak, sehingga pihak Kabupaten sangat ngotot ingin menguasainya.