MENUNGGU SURAT JAMINAN KEAMANAN

 

 

 


Kesaksian Nasrudin Ahmadi

 

Nasrudin Ahmadi lahir di Bogor tanggal 12 Mei 1968, saat ini tinggal di Mataram Nusa Tenggara Barat, sebagai muballigh Ahmadiyah. Ia memberi kesaksian tentang tindak kekerasan dan diskriminasi yang dialami Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di wilayah Nusa Tenggara Barat sejak tahun 1998 hingga sekarang.

 

“Kami, warga Jamaah Islam Ahmadiyah Wilayah Lombok, NTB, adalah bagian dari Jamaah Islam Ahmadiyah Indonesia, yang sudah memiliki Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. JA.5/23/13 Tgl. 13-3-1953. Tambahan Berita Negara RI. Tanggal 31 Maret 1953, nomor 26. Diperkuat dengan Pernyataan Depag. RI. Tanggal 11 Mei 1968, tentang hak hidup seluruh organisasi Agama yang AD/ART nya sudah disahkan oleh Badan Hukum Menteri Kehakiman dan sudah memiliki AD/ART sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

 

Komitmen terhadap 4 Pilar Kebangsaan sesuai dengan Anggaran Dasar, Jemaat Ahmadiyah Indonesia:

1. Berasaskan Pancasila

2. Mengembangkan Agama Islam dan ajaran Nabi Muhammad Shal­lallaahu Alaihi Wasallaam menurut Al-quran, Sunnah dan Hadits

3. Membina dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa

4. Meningkatkan kemampuan para anggautanya baik dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, akhlak, amal bhakti maupun kerohanian

 

Bagi warga Ahmadiyah, Kesetiaan Kepada Ůud’45, Pancasila dan NKRI dengan semangat ke-bhineka-an adalah suatu  keharusan, karena kami yakin, Hubbul-wathan minal-Iiman, cinta kepada tanah air adalah bagian dari ke-imanan. Bukti kesetiaan warga Ahmadiyah terhadap NKRI ini dapat diteropong di beberapa peristiwa dan tempat berikut:

 

1. Tahun 1945/1946, di tempat yang berbeda, sebanyak 16 orang Ahmadi dari cabang Cukangkawung-Jabar, Indihiang-Tolenjeng- Garut, Ciandam-Cianjur-Jabar mereka telah disyahidkan oleh gerombolan Daarul-Islam, karena kesetiaannya kepada NKRI, dan banyak lagi di tempat lainnya. Ahmadiyah juga aktif dalam menegakkan Kemerdekaan RI.

 

2. Kampanye Kemerdekaan RI: Pemuda-pemuda Ahmadiyah (Mlv. Nuruddin, Haji Yahya Pontoh), giat mensosialisasikan dengan bahasa urdu kesucian perjuangan RI untuk meraih kemerdekaannya dengan cara, masuk ke kantung-kantung tentara India (Gurca).

 

3. Dukungan Ahmadiyah Internasional: Perjuangan kemerdekan RI pun di dukung penuh oleh, Imam tertinggi Jemaat Ahmadiyah International, Al-haj Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad.

 

Penyerangan yang dialami oleh warga Ahmadi dimulai sejak tahun 1998 di Desa Keruak- Lombok Timur (Lotim). Terjadi penyerangan pada tanggal 22 Juni 2001 di Dusun Sambielen Kecamatan Bayan, Lotim, kerugian, 22 rumah dirusak, 80 orang diusir, 24.1 Ha tanah terlantar. Meninggalnya satu orang Ahmadi, yaitu, Papuq Hasan. Serangan yang lebih besar pada tahun 2002, secara simultan, berhari-hari (5-6 hari) dan tepat sasaran, padahal selama ini warga Ahmadi bermukim diberbagai tempat, rumah-rumah berbaur dengan masyarakat non Ahmadi yang padat, selama 32 tahun sangat kondusif. Uniknya saat terjadi penyeranga, sang penyerang tahu persis mana rumah-rumah warga Ahmadi dan yang bukan. Penyerangan skala lebih besar lebih 130 rumah diserang dijarah dan dibakar, ada 2 - 3 masjid dibakar yang menyerang mereka yang mecintai nabinya Muhammad yang mengklaim agamanya Islam kami mengalami 13 kali pembakaran dan amuk massa saya sampaikan yang besar saja, ini data polisi NTB.

 

Terindikasi Keterlibatan Pemerintah dan Aparat, khususnya pada tanggal 9-14 September 2002, selama enam hari berturut-turut di Pancor Lotim, terjadi peristiwa yang sangat besar dan terencana, puluhan rumah, lebih dari 81 unit dihancurkan dan dibakar, dua Masjid dirusak dan dibakar, 383 orang diusir dari kampung kelahirannya, 14.8 HA tanah ditelantarkan. Para Pengurus/tokoh Ahmadiyah ditem­patkan di Makodim Lotim, sementara anggota biasa ditempatkan di Mapolres- Lotim. Pada saat yang sama di tempat berbeda ada pengumuman dengan nada provokasi dan adu domba, di Makodim. “Perlu kalian ketahui, seluruh anggota kalian di Mapolres, sudah keluar semua dari Ahmadiyah atau bertobat....!” Sementara di Mapolres ada pengumu­man, “Apabila masih ingn tinggal di Lotim, maka tinggalkan Ahmadiyah dan apabila masih di Ahmadiyah, silahkan tinggalkan Lotim. perlu kalian ketahui, sekarang seluruh Pengurus dan tokoh-tokoh Ahmadiyah di Makodim, sudah keluar.... !” Sudah tentu informasi ini mengacaukan hati dan pikiran.

 

Kami menyaksikan, institusi Kepolisian yang seharusnya melayani, mengayomi dan melindungi, tidak kami rasakan. Para pelaku tidak ada satu orang pun yang diproses secara hukum, sebaliknya korban dikorbankan, selalu dituduh sumber dari keresahan dan kerusuhan. Kami sekarang tinggal di kamp pengungsi asrama Transito, Jl. Transmigrasi, Desa Majeluk, Mataram – NTB. Dengan kondisi Pakumis (Padat Kumuh dan Miskin). Pengungsi bekerja ala kadarnya menjadi tukang ojek, buruh tani, jual sayur mayur, dan pekerjaan serabutan lainnya, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.

 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) membuat retorika Relokasi, Transmigrasi dan pembelian aset warga Ahmadiyah di Desa Ketapang, sampai saat ini tidak ada realisasinya. Secara pribadi, DPW Ahmadiyah NTB dengan Walikota Mataram, TGH. Ahyar Abduh, cukup dikenal tidak ada masalah. Kebijakan yang positif, Gubernur Prov. NTB (TGB. Dr. H. Zainul Madji), pernah beberapa kali didesak masa intoleran untuk mengeluarkan PERGUB. Pelarangan aktivitas, bahkan desakan pembubaran Ahmadiyah di seluruh NTB. Tetapi beliau tidak membuat kebijakan tersebut. Adapun Gubernur NTB untuk menghadapi warga Ahmadiyah di Transito melalui jalur “Pembinaan”. Proyek pem­binaan di mulai bulan Juli – Desember 2011, yang diselingi istirahat 1 bulan karena bulan Ramadhan. Para pembina/ narasumber : 25 orang, terdiri dari Para Tuan Guru/Ulama, MUI, NU, NW, Pimpinan Ponpes. Budayawan/tokoh sasak, Akademisi, dan SKPD. Hasil akhirnya, tidak ada keputusan yang jelas.

 

Dampak negatif dari kekerasan ini diantaranya, dari segi pisik (hilangnya harta, rumah (lebih 123 unit drusak/ dibakar), aset warga, dan pembunuhan. Dan juga kerugian Psikis seperti trauma yang berkepanjangan (stres, depresi, dan masuk ke Rumah Sakit Jiwa). 739 orang terusir dari kampungya (anggota Ahmadi NTB, lebih dari 2500 orang/1962). Semua data bisa dikonfirmasi ulang. Tidak memiliki asset (Tanah) karena sudah dijual untuk biaya hidup lebih dari tujuh tahun, dan tidak memiliki rumah, karena sudah dihancurkan dan dibakar. Secara pisik dan psikologis kurang baik untuk pendidikan dan perkembangan anak-anak karena berlama-lama di pengungsian dengan kondisi yang tidak nyaman. Masa depan yang tidak jelas, kapan akan berakhir, laksana berjalan tak bertepi, berlayar tak berpantai dan jatuh ke lubang tak berdasar.

 

Harapan dan Mimpi Indah ke depan kami adalah Jaminan keamanan. Warga Ahmadiyah yang juga warga NKRI ingin mendapatkan Jaminan keamanan dan kebebasan secara tertulis dari Pemprov. NTB (Gubernur atau Kapolda), kapan dan dimanapun bertempat tinggal, termasuk kembali ke kampung halamannya. Karena hal ini adalah hak warga NKRI. Dan menginginkan tempat berkumpul untuk pembinaan. Warga Ahmadiyah menginginkan penegakkan hukum terhadap para pelaku. Sampai saat ini, tidak ada satu orang pelaku pun yang diproses secara hukum atas perbuatan mereka yang menyerang, merusak, menjarah, mengusir, melukai dan membunuh warga Ahmadiyah.