SBY JANJI BERI KOMPENSASI, HANYA JANJI DOANG

 

 


Kesaksian Husain Safe

 

 

Peristiwa Tanjung Priok, yang terjadi pada tanggal 12 September 1984, bermula dengan ditahannya empat orang warga Tanjung Priok yang diduga terlibat pembakaran sepeda motor Babinsa. Mereka ditangkap oleh Polres Jakarta Utara, yang kemudian dipindahkan dan ditahan di Kodim Jakarta Utara. Pada tanggal 12 September 1984, masyarakat Tanjung Priok kemudian mengadakan tabligh akbar di Jalan Sindang yang diselenggarakan oleh salah satu tokoh masyarakat setempat, Amir Biki. Di dalam ceramahnya, ia menuntut pada aparat keamanan untuk membebaskan empat orang jemaah Mushola As Sa’adah yang ditahan di Kodim Jakarta Utara.

 

“Nama saya Husain usia 68 tahun, korban Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok berawal dari masuknya seorang Babinsa ke Musolah As Sa’adah tanpa buka sepatu dan mencari brosur masyarakat.

Kemudian Babinsa menyiramiram brosur tersebut dengan air comberan. Masyarakat marah dan mengejar Babinsa yang bernama Pak Herman yang kemudian melarikan diri. Motornya tertinggal, dan motor dibakar massa. Pengurus Musolah kemudian dibawa ke Kodim selama tiga hari, dipukul. Alm. Amir Biki kemudian menggelar pengajian di Jalan Pindang, menuntut masyarakat jangan ditahan di Kodim, kalau bisa di Polres. Almarhum Amir Biki memberi waktu sampe jam 11 malam, ternyata tidak dipenuhi Kodim. Maka pada jam 11 malam saya disuruh untuk menggiring jemaat pengajian ke Kodim. Jemaah yang ikut 5000 orang. Sampai di depan Kapolres Jakarta Utara dihadang regu Lanhanud, kami disuruh berhenti.

 

Amir Biki masih di belakang. Saya sedang mengatur teman saya, tapi langsung ditembak tanpa peringatan, ditembak di kaki saya dalam jarak 1 meter. Setelah itu tembakan kayak dalam perang, banyak yang luka, bergelimpangan yang mati. Ketika Alm Amir Biki datang, ada yang tentara teriak “Amir Biki datang habisin”, maka bunyi senjata semakin keras, sekitar 10 -15 menit. Kalau ada yang teriak “Allahu Akbar”, langsung ditembak. Maka saya diam pura-pura mati. Saya diseret ke pinggir jalan kayak kambing tuh. Sampai di pinggir jalan saya dilempar ke mobil. Di atas truk saya mendengar hitungan tentara, ada 28 orang dengan saya. Selama dalam perjalanan saya tidak berteriak karena ada pengawalan tentara.

 

Kaki saya yang ditembak patah, dan menyisakan serpihan peluru di daerah mata kaki, yang kelihatannya seperti bisul. Dokter hanya menganggap itu bisul, sebab tidak pernah di-rontgen. Saya menderita sampai empat tahun. Awalnya kami didampingi oleh Pengacara API, Hamdan Zoelva (ketua MK) namun tidak menemui jalan keluar.

 

Kami dekati Pak Munir mulai tahun 2000 sampai sekarang ada hasil, dengan Kontras bisa masuk pengadilan. Saya selalu dicegah untuk memberikan kesaksian dan ketika saya pindah ke Purwakarta saya didatangi intel yang meminta supaya saya tidak memberikan kesaksian. saya mau diberi kendaraan apa saja asal jangan memberi kesaksian di pengadilan. Saya bilang walau saya tidak punya duit saya tidak terima duit. Kami dijanjikan kompensasi 1 milyar oleh hakim tapi tidak ada sampai sekarang. Pengadilan bohong, sandiwara saja. SBY sudah janjikan mau kasih kompensasi tapi tidak diberikan, janji doang.

 

Selama 25 tahun kami menderita karena tidak ada pencaharian, kami dianggap GPK jadi tidak ada yang percaya kami, TNI yang stigma kami. Padahal dulu kami punya toko di Tanjung Priok, gara-gara peristiwa ini saya bangkrut, bos-bos saya tidak mau lagi pinjam. Karena di Tanjung Priok masyarakat pesimis kepada kita dan dianggap GPK, saya pindah ke Purwakarta dan usaha pasir di sana. Tapi tahun 96/97 kena krisis monoter, dan merugi sampai sekarang tidak bisa berusaha lagi.

 

Masalah islah saya nggak ikut terlibat karena saya tanya Pak Tri kalau Pak Tri akui salah baru kita islah, kalau yang Bapak lakukan ini halal, karena tidak ada yang mengaku bersalah, Pak Tri tidak bersalah, korban tidak bersalah. Kalau Pak Tri mengaku salah aja saya mau Islah, kalau tidak mau kita ke pengadilan saja karena yang berhak menyatakan salah itu pengadilan. Kalau tidak ya diselesaikan apa diper­intahkan oleh HAM.

 

Bagi saya pribadi orang yang istilah itu munafik, kalau pemerintah mau beri hak mereka silakan karena mereka juga korban. Saya bilang ke KontraS boleh didampingi tapi jangan gabung dengan kami.