ROMBONGAN PERTAMA KE BURU, ROMBONGAN TERAKHIR DIPULANGKAN

 

 

Kesaksian Mujayin

 

Peristiwa 1965-1966, merupakan suatu peristiwa tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan negara pada waktu itu yang ingin melakukan penumpasan terhadap para anggota dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dianggap telah melakukan perlawanan terhadap negara. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang kerap kali dialami oleh para korban ketika itu, termasuk salah satunya Bapak Mujayin. Ia beberapa kali ditangkap oleh aparat militer karena pekerjaannya sebagai wartawan Harian Rakyat. Selama penahanan, ia mengalami penyiksaan. Bahkan ia juga dipaksa bekerja tanpa diupah untuk kepentingan aparat militer.

 

Setelah dibebaskan dari tahanan pada tahun 1979, ia kemudian berusaha bekerja untuk menghidupi keluarganya. Namun cap sebagai tahanan politik 1965 menyulitkan bapak Mujayin untuk memperoleh pekerjaan. Ia pun harus mengajar privat bagi anak-anak SMP secara diam-diam, untuk menghidupi keluarganya karena tahanan politik dilarang untuk mengajar.

 

Mujayin meninggal dunia di ke kediamannya di Tebet, Jakarta Selatan pada tanggal 26 April 2014 pada usia 84 tahun.

 

“Nama saya Mujayin umur 83 tahun, pekerjaan wartawan, dituduh terlibat G 30 S. Saya ditangkap dan ditahan di Jakarta tahun ’65, berpindah tempat mulai dari Cipinang, Salemba dan Pulau Buru tahun ‘69-79, karena kategori Golongan B. dibuang ke Pulau Buru. Saya rombongan pertama yang dibuang ke Pulau Buru dan rombongan terakhir yang dibebaskan. Pulau Buru dijadikan tempat pem­buangan berdasarkan Surat Keputusan Pamkomkamtib No 009 Tahun 1969 yang menetapkan Pulau Buru sebagai tempat tinggal sementara bagi tahanan G 30 S Golongan B dan menunjuk Jaksa Agung menyelenggarakan pemanfaatan Golongan Tahanan B di Pulau Buru.

 

Pulau Buru adalah penjara di alam terbuka, jumlah tapol 10-12 ribu orang, ditempatkan di 21 unit kegiatan. Sehari-hari, jam 5 pagi apel, setelah itu kami menjalani kerja paksa bermacam-macam, di sawah, ladang, menggergaji, menjadi tukang dan kuli angkut barang. Jam lima sore, apel dan kemudian kembali ke barak masing-masing. Malam hari tidak boleh keluar barak.

 

Dari kerja paksa yang tidak dibiayai ini, Tapol mencetak sawah dan ladang tiga juta Ha, jalan selebar tiga meter yang menghubungkan antar unit dan markas komando sepanjang 175 km, di samping itu kami membangun bendungan, jaringan irigasi, masjid dan gereja. Dari jerih payah Tapol yang tidak dibayar, daerah bekas kami tinggal dijadikan daerah transmigrasi, tanpa megeluarkan sepeser biaya oleh pemerintah.

 

Bunyi surat pembebasan tahun ’79: melaksanakan perubahan penahanan atas diri saya Mujayin dari tahanan G 30 S berasal dari Pulau Buru dari tahanan penuh untuk dikembalikan ke masyarakat. Selama 14 tahun menurut surat pembebasan ini kami ditahan, apakah tindakan ini sewenang-wenang atau tidak? Silahkan menilai. Kami berusaha mencari keadilan dan jawaban apa salah ku? Sampai sekarang belum terjawab.

 

Selain ditahan, dibunuh, Tapol juga dililit dengan peraturan diskriminatif sampai ke anak cucunya. Peraturan ini merupakan payung hukum yang digunakan penguasa. Supaya ORBA dianggap sah membasmi orang PKI dan keluarganya, maka pada tahun ‘81 diterbitkan Instruksi Mendagri No. 32 Tahu 1981, dikatakan bekas TAPOL tidak bisa jadi PNS, guru dan pada KTP ditulis bekas tapol dibubuhi ET. Tahun ’95 ada penghapusan kode ET di KTP. Tapi bagi Tapol usia 60 ke atas tidak mendapat KTP seumur hidup. Baru pada taahun 2006, dikeluarkan UU Adminduk yang menyatakan Tapol dapat KTP seumur hidup. Gus Dur mencabut salah satu UU Penelitian Khusus (Litsus) yang dikenakan kepada kami.

 

Melalui forum ini kami mohon sekurangnya bisa mendesak Presiden untuk menyelesaikan masalah kami. Kami menuntut rehabilitasi, kompensasi dan penghapusan peraturan diskriminatif sesuai surat Mahkamah Agung dan hasil penyelidikan Komnas HAM.