APARAT BUKAN MELINDUNGI TETAPI MERUSAK KAMI

 

Kesaksian Iin Tungka

 

Iin Tungka, gadis lokal di Poso, lahir di Bulili, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso pada 23 Januari 1981. Iin kemudian tinggal bersama tantenya di Desa Betalemba, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Pada awal bulan September 2002, Iin melakukan hubungan seks dengan Dodi Setiawan, seorang anggota Brimob dari Polda Kalimantan Timur yang berjanji akan menikahinya. Iin hamil, namun Dodi Setiawan meninggalkan begitu saja seiring masa tugasnya di Poso berakhir.

 

“Saya salah satu dari ratusan perempuan di Poso yang menjadi korban eksploitasi seksual oleh aparat keamanan yang bertugas dalam kaitan konflik Poso. Konflik Poso berlangsung sejak tahun 1998. Sejak tahun 2000, dengan alasan

keamanan, ribuan aparat keamanan ditempatkan di Poso. Salah satunya di desa saya. Tahun 2002, di desa saya ditempatkan 17 aparat Brimob dari Polda Kalimantan Timur. Saya dibujuk oleh salah satu anggota Brimob untuk melakukan hubungan seksual. Dia berjanji akan menikahi saya. Saya juga disuruh cuci pakaian dan masak untuk dia dan teman-temannya. Pas saya hamil, si anggota Brimob ini ingkar janji. Dia meninggalkan saya. Sebelum pulang ke Kalimantan, dia

sempat berjanji akan datang menjemput saya dan menikah. Kenyataannya, sampai usia kehamilan 6 bulan, tidak ada kabar. Bayi saya lahir prematur dan kemudian meninggal. Saya so pernah laporkan hal ini ke Provost Brimob Kalimantan Timur.

 

 


Saya pikir mereka akan bantu saya, ternyata saya malah disuruh mengurus sendiri ke Kalimantan. Mereka bilang itu urusan anggota Brimob, bukan urusan kesatuannya.  Orang tua, tetangga, masyarakat di sekitar saya menganggap saya ini perempuan nakal. Karena itu saya sangat sering mengalami kekerasan fisik dan psikis karena masa lalu. Bahkan saya sering dipukul oleh suami, sampai mata pecah, selalu dikatai, “bagaimana kamu dulu dan awalnya bagaimana.” Dalam hati saya sampai kapan saya terus alami dan diam padahal kekerasan selalu saya alami dalam diri. Saya ini ingin maju, ingin bergerak dan hidup normal seperti perempuan yang lain. Tapi kenyataannya, setiap kali saya punya kegiatan di luar, sering dicurigai kegiatan saya diluar tidak benar. Bukan hanya saya, saya ulangi, bukan hanya saya tapi masih banyak perempuan lain yang alami hal seperti saya di Poso.

 

Saya bisa bilang, waktu itu kami dalam keadaan konflik, aparat keamanan berjanji mau melindungi kami. Ternyata, kalau belajar dari pengalaman saya, justru mereka yang merusak kami. Saya, yang punya kesempatan berbicara kebenaran sekarang ini hanya salah satu. Hanya salah satu dari sekian ratus perempuan di Poso yang alami eksploitasi seksual dengan janji keamanan. Memang Poso sekarang sudah bebas dari kerusuhan tetapi yang tertinggal adalah kerusuhan di hati perempuan seperti yang saya alami. Hal ini berpengaruh dalam rumah tangga kami kerusuhan tertinggal dalam rumah tangga kami karena masa lalu saya itu. Setiap ada masalah saya diterpah suami, “Kamu itu mau tuntut ini itu kepada saya, sementara kamu itu dulunya seperti apa awalnya,” saya bilang, “Kalau seperti ini terus tidak akan ada bahagia tidak akan ada merdeka.”

 

Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso mendokumentasi setidaknya terdapat 60 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, umumnya masih berusia muda, di Poso, Sulawesi Tengah. Dalam menyikapi konflik antar komunitas di Poso yang terjadi sejak 1998 hingga tahun 2000-an, Pemerintah pusat menginisiasi perjanjian damai antar komunitas melalui Deklarasi Malino pada Desember 2001.

 

Selain inisiasi damai, Pemerintah juga mengembangkan kebijakan keamanan, terutama dengan penempatan aparat kepolisian dan TNI di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Poso, khususnya sejak tahun 2000 sampai dengan 2005. Pemerintah juga menetapkan sejumlah kebijakan keamanan lainnya, antara lain pembentukan Satgas Poso, yang mengusung gagasan pemulihan keamanan secara holistik.Terdapat 12 jenis operasi keamanan sejak tahun 2000 sampai dengan 2005.

 

 


Pola Operasi yang dilakukan adalah membangun pos-pos Brimob dan TNI di sepanjang jalan Trans Sulawesi, pada setiap pintu masuk desa dan menempatkan pos sejenis di tengah pemukiman masyarakat dalam setiap desa. Rata-rata masa bertugas pasukan keamanan/militer yang di-BKO (Bawah kendali Operasi) ke Poso sekitar 2-6 bulan. Total jumlah keseluruhan pada tahun 2005 sebanyak 2.302 personil TNI dan Brimob yang menyebar di 8 (delapan) wilayah kecamatan di Poso, yaitu: Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Poso Kota, Lage, Pamona Selatan, Pamona Timur dan Pamona Utara.