TETAP BERJUANG UNTUK MENGEMBALIKAN TANAH ADAT

 

Kesaksian Porman Boru Siagian

 

Porman Siagian atau lebih dikenal dengan panggilan Ompu Jasa lahir di Janji Maria pada 13 Desember 1944, adalah salah satu pejuang perempuan adat dari perkampungan di Desa Sugapa Tanah Batak, Kecamatan Silaen (sekarang Sigumpar), Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Tobasa). Pada 1988, sepuluh inang (ibu) dari Desa Sugapa, dari 62 KK warga Desa Sugapa mengawali perlawanan terhadap PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) yang sekarang berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL). Perlawanan ini berawal dari tindakan PT IIU, 1987, yang menanami tanah adat milik turunan Raja Sidomdom Barimbing yang bernama Tano Parsibarungan seluas 51,36ha dengan tanaman Eucalyptus (bahan baku untuk bubur kertas). Ketika itu pihak PT IIU berdalih bahwa tanah adat tersebut sudah diserahkan beberapa warga, Kepala Desa, dan Camat Silaen untuk dijadikan areal Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Padahal sebelumnya, tanah adat tersebut berfungsi sebagai tempat penggembalaan ternak dan tempat mengambil kayu bakar bagi warga Desa Sugapa.

 

Menurut pihak PT IIU, penyerahan tanah adat tersebut sudah sesuai dengan prosedur, karena Kepala Desa dan Camat Silaen sudah menerima uang pago-pago (biasanya diberikan kepada pihak ketiga sebagai uang saksi) sebesar Rp 650.000,- (Rp.12.500,-/Ha) dari PT IIU. Namun setelah dikonfirmasi, beberapa warga desa yang merupakan keturunan langsung dari Raja Sidomdom Barimbing, mengaku tidak pernah memberikan persetujuan untuk menyerahkan tanah tersebut.Bahkan selanjutnya mereka menemukan ada kecurangan dalam transaksi tersebut, yakni pemalsuan tanda tangan dan pengikutsertaan sejumlah warga yang bukan pemilik atau bukan pihak yang berhak menyerahkan tanah tersebut. Kesepuluh inang yang dipimpin Nai Sinta br Sibarani ini Meskipun diperhadapkan dengan tindakan represif aparat ketika itu, tetapi dengan gigih dan berani tetap berjuang agar tanah adat mereka dikembalikan oleh pihak PT IIU. Mereka berkali-kali mendatangi Kepala Desa, Camat, DPRD, dan Bupati untuk mempertanyakan dan menyampaikan keberatan atas tindakan PT IIU ini. Namun keberatan dan pengaduan mereka tidak juga membuahkan hasil.

 

Tanah kami diambil PT Indorayaon, tahun ’87. Indorayon ambil tanah kami di ladang, tapi kami tidak tahu. Tahun ‘88 baru kami tahu, kami ke lading dan larang mereka tapi mereka tidak mau. Lalu kami ke kepala desa dan

tahu-tahu kepala desa yang jual tanah ini. Lalu kami ke polisi dan polisi tidak mau karena sudah dikasih uang, karena banyak uang Indorayon.”

 

Kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak menggubris pengaduan mereka, akhirnya kesepuluh ibu ini mencabuti tanaman Eucalyptus yang sudah ditanam oleh karyawan PT IIU. Mengetahui tindakan kesepuluh ibu ini, PT IIU segera mengadu ke Polsek, dan kesepuluh inang ini pun ditangkap. Proses hukum pun berjalan. Pengadilan Negeri Tarutung pada 1 Februari 1990 menjatuhkan vonis hukuman percobaan masing-masing enam bulan kepada kesepuluh ibu ini.

 

“Kami adukan ke pengadilan dan kami dipanggil 10 orang [perempuan] yang tuntut tanah itu. Kami pergi dan pengadilan bilang, 10 orang ini ditahan. Kenapa kami ditahan? Tanah kami yang diambil, kenapa kami ditahan? Tapi PN bilang kalian ditahan tiga bulan.” Merasa putusan ini tidak adil, kesepuluh inang ini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Tetapi putusan PT ini juga tetap tidak adil, yakni tiga bulan penjara dan enam bulan masa percobaan. Sehingga mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).  Tetapi sampai sekarang hasilnya tidak mereka ketahui. Mereka juga tidak pernah menjalani putusan tersebut dengan alasan “kemanusiaan”.

 

Karena tidak mendapatkan keadilan, kesepuluh inang ini pernah berangkat ke Jakarta menemui Menteri Dalam Negeri, Rudini. Ketika itu, kesepuluh ibu yang didampingi berbagai NGO mitra di Jakarta, meny­ampaikan permasalahan yang mereka hadapi kepada Menteri Dalam Negeri. Mereka juga meminta agar tanah adat mereka yang dirampas PT IIU dikembalikan kepada mereka. Mereka menyatakan tidak setuju kalau tanah adat tersebut dijadikan sebagai Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Atas pengaduan kesepuluh ibu ini, Mendagri (Rudini), segera menyurati Bupati dan PT IIU agar segera menyanggupi semua tuntutan warga.

 

“Lalu kami omong-omonglah dulu di kampung dengan yang lain, lalu kami ke bupati [Toba Samosir], Bupati tidak tanggapi lalu bilang ke gubernur [Su­matera Utara], lalu kami ke gubernur, tapi tidak tanggapi. Kami rapat, bilang ke bapak-bapak supaya ke menteri, lalu kami omong-omong ongkos sekalian diusahakan.  Datanglah bapak-bapak bilang, kalian pinjam uang untuk ongkos kalau kalian tidak ke menteri, kalian ditahan. Lalu kami pinjam uang dan terbang ke menteri [di Jakarta].  Tiga sampai empat hari kami tidak ditanggapi menteri, duduk-duduk di lorong, ada yang bawa anaknya, menangis dia. Terus datanglah mahasiswa dari Jakarta menonton kami.  Sudah 4 hari baru menteri buka kantor dan kami naik ke atas 4 orang. Begitulah Menteri bikin surat ke gubernur dan ke bupati ada 4 amplop. Kami tak tahu entah apa isinya, jadi ya kami keluar dari kantor Menteri dan naik bus pulang.